Wakil Rakyat atau Wakil “Ibu”? Nasib RUU “Anti Korupsi” yang Terkatung-katung

psimanado.com - Siapa “ibu” yang dimaksud oleh Bambang Pacul (Bambang Wuryanto) dari PDIP dalam rapat di DPR RI bersama Kemenko Polhukham.

Begini ucapan Bambang Pacul di DPR kemarin itu: “Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak”

Jika tak diperintah oleh "ibu", Bambang Bambang pacul pun mengaku tidak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Keduanya kita kenal sebagai “RUU Anti Korupsi”. Walaupun kedua RUU sudah berkali-kali dimintakan persetujuan DPR oleh pemerintah dan oleh rakyat.

Tidak dikatakan secara spesifik siapa sosok "ibu" yang dimaksudkannya. Tapi rasanya kita tahu sama tahu siapa yang dimaksud. Siapa sih ketum parpol yang ada di DPR saat ini yang punya predikat ibu-ibu?

Berikutnya Bambang Pacul pun memelas, "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti!', 'Siap! Laksanakan!', jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak."

Begitulah gambaran profil seorang ‘pertugas partai’ yang mengklaim dirinya jadi ‘wakil rakyat’. Ia lebih menyembah juragannya ketimbang melayani rakyat.

Bambang Pacul saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu. Dia pun mengaku, "Kalau RUU Pembatasan Uang Kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi." Anehnya kata-kata Bambang Pacul itu pun diikuti gelak tawa para anggota DPR. Entah dimana lucunya?

Pemilihan umum lebih bermakna sebagai ajang dagang sapi, jual-beli suara. Money politics is the name if the game. Ada uang abang disayang, tak ada uangnya abang kutendang.

Jadi singkat cerita, dalam pengakuannya Bambang Pacul bilang, "Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing."

Ternyata seluruh legislator di Senayan saat ini tunduknya ke "bos" masing-masing. Dan untuk kasus Bambang Pacul (PDIP) ke “sang ibu”. Bukan kepada rakyat yang – katanya – mereka wakili.

Ternyata RUU “Anti Korupsi” itu dihambat oleh mereka sendiri. Bagaimana kita mesti mengambil sikap? Rasanya otak waras kita bisa menilainya sendiri. Pemilihan legislatif sebentar lagi, 14 Februari 2023. Jangan salah pilih.

Kita tutup saja dengan mengingat-ingat kata-kata Manuel L Quezon, Presiden Filipina (1935-1944) yang bilang “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.“

Oleh Andre Vincent Wenas